Langsung ke konten utama

#antihoakskesehatan Untuk Indonesia Sehat

Penandatanganan Nota Kesepahaman
Jakarta, 19 Desember 2017, Gedung Kemenkes RI
(dok. Andini Harsono)


Pernahkah Anda melihat iklan di televisi tentang pengobatan tradisional dan dia mengklaim dapat menyembuhkan segala macam penyakit? Atau ada juga yang mengesankan seakan-akan tenaga kesehatan atau dokter yang menyarankan itu padahal belum jelas obatnya, belum jelas alamat prakteknya dan belum jelas izinnya.

Kesehatan adalah masalah vital semua orang. Siapa yang tidak ingin sehat. Berbagai cara dilakukan untuk tetap sehat atau kembali sehat apabila yang sedang sakit. Banyaknya iklan kesehatan baik offline maupun online, baik di media cetak maupun elektronik, membuat masyarakat harus lebih teliti menyikapinya. Saat ini banyak berita yang bisa saja hoaks, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedihnya lagi tak jarang hoaks menjadi viral ketika semua orang percaya.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga Negara Indonesia tentang kesehatan.

Selain permen tersebut ada beberapa peraturan yang mengatur iklan di bidang kesehatan, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, kemudian ada juga Etika Pariwara Indonesia.

Semua peraturan tersebut sebagai wujud Negara hadir melindungi warganya dalam bidang kesehatan.

Tanggal 19 Desember 2017 lalu di Ruang Leimena, Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta dilaksanakan penandatangan “Nota Kesepahaman dan Sosialisasi Pengawasan Iklan dan Publikasi Kesehatan.” sebagai langkah nyata pemerintah berperan aktif dalam menangkal berita hoaks kesehatan.

Note kesepahaman ditandatangani oleh perwakilan 8 lembaga Negara yaitu
Kementerian Kesehatan RI diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Untung Suseno;
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diwakili oleh Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pengerapan;
Kementerian Perdagangan RI diwakili oleh Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Syahrul Mamma;
Badan Pengawas Obat dan Makanan diwakili oleh Sekretaris Utama, Reri Indriani;
Lembaga Sensor Film diwakili oleh Ketua, Ahmad Yani Basuki;
Komisi Penyiaran Indonesia diwakili oleh Kepala Sekretariat KPI, Maruli Matondang;
Dewan Periklanan Indonesia diwakili oleh Ketua Presidium, Sancoyo Antarikso; dan
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia diwakili oleh Ketua Pengurus Harian, Tulus Abadi.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani sebanyak 8 rangkap dengan disaksikan jajaran Kementerian Kesehatan RI, tamu undangan, media dan blogger.

“Saat ini banyak iklan yang menawarkan bisa menyembuhkan penyakit, satu obat bisa menyembuhkan sepuluh penyakit. Mana bisa? Itu hoaks. Mana bisa satu obat bisa menyembuhkan semuanya (penyakit).” jelas Untung Suseno dihadapan media dan blogger.

Mengingat iklan sangat berpengaruh terhadap persepsi dan perilaku masyarakat apalagi intensitas iklan sangat tinggi demi melancarkan bisnisnya, bahkan tak jarang banyak informasi yang menyesatkan (hoaks), maka pemerintah harus bertindak tegas. Dengan menggandeng 7 lembaga penting lainnya, diharapkan mampu mengedukasi masyarakat dan meningkatkan mutu iklan kesehatan agar dapat memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan.

Para Narasumber Sosialisasi Pengawasan Iklan dan Publikasi Kesehatan
(dok. Andini Harsono)


Hadir juga pada acara sosialisasi tersebut Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dr. dr. Ina Rosalina, Sp. A(K), M. Kes yang membahas tentang “Kebijakan dan Pengaturan Pengawasan Iklan Kesehatan Tradisional.”, Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT, Ir. Sodikin Sadek, M. Kes yang menyampaikan tentang “Kebijakan tentang Pengaturan dan Pengawasan Iklan Alat Kesehatan dan PKRT.”, Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo yang membahas tentang “Iklan Kesehatan yang Berpihak Konsumen.” dan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Hardly Stefano yang membahas tentang, “Penegakan Pengawasan dan Penertiban Iklan di Lembaga Penyiaran.”.

Hardly menyampaikan bahwa untuk mencegah iklan hoaks kesehatan ada baiknya dimulai dari hulu (produsen obat, farmasi, dll) dalam hal kesehatan hingga ke hilir. KPI mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi terhadap iklan yang melanggar tersebut hingga mencabut penayangannya.

Tentunya pemerintah tidak dapat bekerja sendirian meskipun sudah bergandengan tangan 8 lembaga tersebut. Diperlukan peran aktif masyarakat sebagai konsumen untuk turut mengawasi beredarnya iklan kesehatan baik secara offline maupun online.

Katagori pelanggaran iklan adalah
Tidak memiliki izin
Superlatif/berlebihan
Testimoni pengguna/klien
Endorser dari tenaga kesehatan
Mengesankan seolah-olah ilmiah
Menimbulkan kekhawatiran penonton
Mengklaim menyembuhkan segala penyakit
Berpenampilan seperti dokter
Iklan tapi blocking time

“Masyarakat bisa melapor kepada kami untuk kami lakukan penyelidikan. Apabila terbukti ada hoaks, maka kami bisa segera menindak.” tambah Hardly.


Nah, sudah saatnya kita bersama-sama berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang informasi kesehatan yang benar. Ada baiknya ketika sakit konsultasilah dengan dokter sebelum mengkonsumsi suatu obat. Apabila menemui iklan dengan katagori tersebut di atas, segera laporkan ke KPI Pusat maupun daerah untuk ditindaklanjuti.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kenali dan Cegah Thalassemia Sedini Mungkin

Musim hujan telah tiba nih, sudah seharusnya kita meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan. Seperti biasa, musim hujan maka flu mudah menyerang. Belum nanti diare dan lain sebagainya. Konsumsi makanan bergizi seimbang, gerak badan alias olahraga, dan istirahat cukup adalah upaya pencegahan berbagai macam penyakit. Sebenarnya bukan hanya pada musim penghujan aja sih, kita harus setiap hari usaha menjaga pola hidup sehat.
Berbicara soal kesehatan tidak akan ada habisnya apalagi bicara soal penyakit. Nah, minggu lalu saya mengikuti seminar “Pengendalian Kanker dan Thalassemia” yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular khususnya kanker dan thalassemia. 
Tentang Thalassemia
Saya mau berbagi informasi tentang thalassemia dulu ya, karena bagi saya thalassemia masih asing diketahui. Thalassemia merupakan penyakit kelainan darah merah yang diturunkan dari kedua orangtua kepada anak dan keturunannya. Penyakit ini disebabkan karena berkura…

IFC Gelar "La Mode" Sur La Seine a Paris Desember 2018

Paris merupakan pusat fashion dunia yang sampai sekarang masih menjadi barometer para designer-designer dunia untuk berkreasi dalam karyanya. Ketika bicara gaya apa yang sedang hits sekarang, pasti semua orang mencari referensi dari kota ini. Hal ini tidak mau dilewatkan begitu saja oleh Indonesia Fashion Chamber (IFC) untuk turut serta meramaikan dunia fashion di Paris.
Melalui “La Mode” Sur La Seine a Paris yang akan diselenggarakan di kota Paris, Perancis tanggal 1 Desember 2018 ini, IFC berharap fashion Indonesia makin diminati di mata internasional. Ya, Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang bisa diaplikasikan ke dalam dunia fashion. Batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui dunia. Tenun Indonesia juga sudah mendapat tempat di pasar internasional.
Fashion show“La Mode” Sur La Seine a Paris akan menampilkan karya 16 designer Indonesia yang mengangkat konten lokal sesuai tren global, meliputi katagori busana konvensional hingga busana muslim. Designer yang turut sert…

BPOM Ajak Pelaku Usaha Mengedukasi Masyarakat Melalui Perka No. 31 Tahun 2018

Sebagai anak kos, saya sering mengonsumsi pangan olahan yang dibeli dari supermarket karena lebih praktis. Oleh karena itu saya tidak boleh lengah untuk tidak membaca label pada kemasannya, kapan tanggal kadaluarsa, kode produksi dan informasi gizi di dalam pangan tersebut. Kebanyakkan dari kita sering lupa untuk melakukan hal tersebut. Jangan karena beli di supermarket lalu kita menganggap enteng hal itu, biar bagaimanapun kita harus menjadi konsumen cerdas sebelum membeli.
Belum lama ini BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) mengeluarkan Perka Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang merupakan revisi dari peraturan terkait label pangan olahan yang sebelumnya diatur dalam Lampiran IV Peraturan Badan POM Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
Kalau boleh saya rangkum isi Perka Nomor 31 tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Harus tercantum label halal (apabila memang pangan tersebut halal). Label halal dapat dicantumkan sepanjang telah mendapat sertifikat halal …